Peristiwa Supersemar, atau Surat Perintah Sebelas Maret, merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada 11 Maret 1966.
Surat ini berisi perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi mengendalikan situasi politik dan keamanan negara.
Pada saat itu, Indonesia berada dalam kondisi yang tidak stabil akibat dampak dari Gerakan 30 September 1965 (G30S) dan meningkatnya ketegangan politik serta demonstrasi besar-besaran.
Peristiwa Supersemar
Latar belakang Supersemar berkaitan dengan kondisi politik yang semakin tidak menentu pasca-G30S.
Pada awal 1966, demonstrasi dari mahasiswa, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),
serta berbagai organisasi masyarakat menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan perubahan kebijakan pemerintahan Soekarno.
Situasi ini semakin memanas setelah terjadi insiden di Istana Negara pada 11 Maret 1966, di mana Soekarno merasa terancam dan akhirnya meninggalkan Jakarta menuju Istana Bogor.
Di Istana Bogor, tiga perwira tinggi militer—Mayjen Basuki Rahmat, Mayjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Machmud—menghadap Presiden Soekarno.
Mereka kemudian membawa surat perintah yang dikenal sebagai Supersemar, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna menjaga stabilitas negara.
Dengan dasar surat ini, Soeharto segera bertindak, salah satunya dengan membubarkan PKI dan menangkap sejumlah tokoh yang dianggap terlibat dalam G30S.
Supersemar menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia karena menandai peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
Meskipun secara resmi Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun kekuatan politik dan kendali pemerintahan mulai beralih ke tangan Soeharto.
Pada tahun berikutnya, melalui Sidang Umum MPRS 1967, Soeharto secara resmi ditetapkan
sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, yang kemudian membuka jalan bagi berdirinya Orde Baru.
Hingga kini, Supersemar tetap menjadi peristiwa yang menarik perhatian para sejarawan dan masyarakat.
Keberadaan teks asli surat tersebut masih menjadi misteri karena tidak ditemukan dalam bentuk yang lengkap dan autentik.
Meskipun demikian, dampak dari Supersemar sangat besar dalam perjalanan sejarah Indonesia,
karena menjadi awal dari transisi pemerintahan dan perubahan besar dalam arah politik serta ekonomi negara.
Dampak Supersemar terhadap Pemerintahan Soekarno
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia.
Surat ini memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan guna
mengendalikan situasi keamanan yang semakin tidak stabil pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S).
Meskipun Supersemar awalnya dimaksudkan untuk memulihkan ketertiban, dalam perkembangannya,
surat ini justru mengubah jalannya pemerintahan Indonesia dengan melemahkan posisi Presiden Soekarno.
Salah satu dampak terbesar dari Supersemar adalah semakin berkurangnya kekuasaan Soekarno sebagai kepala negara.
Setelah menerima surat ini, Soeharto segera mengambil langkah-langkah tegas, termasuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa G30S.
Langkah ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan militer, sehingga meningkatkan legitimasi Soeharto sebagai pemimpin baru.
Sementara itu, posisi Soekarno semakin melemah karena banyak kebijakan dan keputusan politiknya tidak lagi mendapat dukungan penuh dari parlemen dan militer.
Dampak lain dari Supersemar adalah perubahan struktur pemerintahan yang berujung pada peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
Dengan dukungan militer dan berbagai kekuatan politik, Soeharto mulai mengontrol jalannya pemerintahan dan menggantikan orang-orang yang masih loyal kepada Soekarno.
Pada 20 Februari 1967, Soekarno akhirnya dipaksa menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto, yang kemudian menjadi Pejabat Presiden.
Setahun kemudian, melalui Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968, Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dengan demikian, Supersemar bukan sekadar surat perintah biasa, melainkan peristiwa
yang menandai akhir pemerintahan Soekarno dan lahirnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto.
Dampaknya tidak hanya terasa dalam politik, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk ekonomi, militer, dan kebijakan luar negeri.
Hingga kini, Supersemar tetap menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia,
dengan berbagai perdebatan mengenai keaslian, tujuan, dan konsekuensinya bagi masa depan bangsa.
Kontroversi Seputar Keabsahan Supersemar
Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan dokumen yang menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia.
Surat ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dan diberikan kepada Letnan Jenderal Soeharto,
yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).
Isi surat tersebut memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah yang dianggap perlu guna mengembalikan ketertiban nasional pasca peristiwa G30S.
Namun, keabsahan Supersemar masih menjadi kontroversi hingga saat ini karena berbagai faktor, termasuk ketidakjelasan naskah aslinya.
Salah satu poin utama dalam kontroversi ini adalah hilangnya dokumen asli Supersemar.
Yang beredar hanyalah beberapa versi salinan yang memiliki perbedaan dalam redaksi dan isi.
Hingga kini, tidak ada satu pun pihak yang bisa menunjukkan salinan asli surat tersebut, yang seharusnya menjadi bukti sah dari perintah Soekarno kepada Soeharto.
Ketiadaan dokumen asli ini menimbulkan spekulasi bahwa isi surat telah diubah atau bahkan dipalsukan untuk kepentingan politik tertentu.
Selain itu, isi dan maksud dari Supersemar juga menjadi perdebatan. Banyak sejarawan berpendapat bahwa surat ini hanya dimaksudkan
untuk memberikan wewenang kepada Soeharto dalam menjaga stabilitas keamanan negara, bukan untuk mengambil alih kekuasaan.
Namun, setelah menerima surat tersebut, Soeharto langsung mengambil langkah-langkah strategis, termasuk
membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan secara perlahan mengambil alih kendali pemerintahan.
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa surat tersebut sengaja disusun atau diinterpretasikan dengan cara yang menguntungkan pihak tertentu.
Kontroversi lain yang muncul adalah proses penandatanganan Supersemar. Menurut beberapa saksi, Soekarno menandatangani surat itu dalam kondisi tertekan, bahkan diduga di bawah tekanan militer.
Ada pula klaim bahwa Soekarno tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari surat yang ditandatanganinya.
Hal ini semakin memperkuat teori bahwa Supersemar bukanlah sekadar perintah administratif, melainkan bagian dari skenario politik yang dirancang untuk menggeser kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.