Pembentukan Kabinet – Penjelasan pertama dengan ada berlakunya UUD 1945, Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dibubarkan terhitung mulai 10 Juli 1959. Sebagai gantinya dibentuk cabinet yang perdana menterinya presiden sendiri.
Sementara itu, Ir, Djuanda ditunjuk sebagai menteri pertama. Kabinet baru ini dinamakan Kabinet Kerja dengan program sebagai berikut :
- Mencukupi Kebutuhan sandang Pangan
- Menciptakan keamanan Negara
- Melanjutkan Perjuangan merebut Irian Barat
Pembentukan Front Nasional
Melalui Penpres No. 13 Tahun 1959 dibentuk Front Nasional pada 31 Desember 1959. Lembaga ini merupakan organisasi massa yang berusaha memperjuangkan cita – cita proklamasi dan cita – cita bangsa yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional diketahui Presiden Soekarno dan memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut :
- Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia
- Melaksanakan pembangunan semesta nasional
- Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI
Politik Luar Negeri Indonesia
Pembentukan Kabinet – Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas Aktif sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun artinya Indonesia bebas dari ikatan – ikatan apa pun dari kekuatan dunia yang saling bertentangan. Aktif bermakna Indonesia bersikap aktif dalam menghadapi permasalahan – permasalahan internasional. Terutama usaha untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.
Pada masa Demoktrasi Liberal (1950 – 1959), politik luar negeri Indonesia dipengaruhi system politik Eropa Barat yang dikenalkan Belanda. Pada saat itu konstitusi banyak meniru ide – ide demoktrasi liberal. Adapun konstitusi yang berlaku tersebut ialah UUDS 1950. Isi UUDS 1950 memberi peluang untuk berdirinya banyak partai (multipartai) dan penerapan sistem kabinet parlementer. Ketika sistem cabinet parlementer diterapkan, sudah tujuh kali terjadi pergantian cabinet dengan cepat. Dalam keadaan seperti ini, Negara amat sulit untuk melakukan program pembangunan. Hal ini diperparah dengan munculnya pemberontakan di daerah – daerah sebagai gerakan separatis. Akibatnya, perhatian politik RI lebih ditunjukkan kepada kepentingan politik dalam negeri sehingga politik luar negeri bebas aktif cukup sulit untuk dilaksanakan.
Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965), politik luar negeri Indonesia lebih banyak mengarah kepada politik Konfrontasi. Politik konfrontasi ditujukan kepada Negara – Negara kapitalis, yaitu Amerika Serikat dan Negara – Negara Eropa Barat. Penerapan politik konfrontasi jelas sekali bertentangan dengan tujuan politik luar negeri bebas dan aktif. Adanya penyimpangan terhadap politik luar negeri bebas aktif membuat Indonesia tidak bisa bergerak secara leluasa. Ruang gerak diplomasi Indonesia cendrung mendekati Negara – Negara komunis. Situasi demikian sangat menguntungkan PKI.
Beberapa kebijakan politik yang mengemukakan pandangan tentang kekuatan politik dunia yang berlawanan yaitu sebagai berikut :
Presiden Soekarno mengemukakan pandangan tentang kekuatan politik dunia yang berlawanan yaitu sebagai berikut :
- Old Estabilshed Forces (Oldefo)
Bermakna kekuatan lama yang telah mapan. Anggotanya terdiri dari Negara – Negara kapitalis, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Dan Belanda
- New Emerging Forces (Nefo)
Bermakna kekuatan baru yang sedangmuncul. Anggotanya terdiri dari Negara –negara progresif – revolusioner yang antiimpeiralis dan antikolonialis, seperti Indonesia, RRC, Vietnan Utara Korea Utara, Rusia, Polandia, dan Rumania.
Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok Nefo cendrung menjauhi Negara –negara blok barat dan menjalin hubungan erat dengan blok timur. Tindakan ini jelas merupakan pengingkaran terhadap prinsip bebas dari ikatan blok Dunia.
Indonesia melaksanakan “politik mercusuar”, yaitu politik yang mengejar kemegahan di tengah – tengah pergaulan bangsa. Indonesia ingin menempatkan diri pada kedudukan terkemuka di kalangan Nefo. Demi melaksanakan politik ini, Indonesia membuat proyek – proyek raksasa politik, seperti membangun Monumen Nasional (Monas) dan menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) di Jakarta pada 10 – 22 November 1963. Ganefo merupakan pesta olahraga akbar di Indonesia yang diikuti Negara – Negara Nefo.
Memasuki tahun 1965, Indonesia membentuk poros Jakarta – Peking dan poros Jakarta-phnompenh Hanoi-Peking-Pyongyang. Terbentuknya poros semacam ini menyeret Indonesia semangkin mendekatkan diri kepada Negara – Negara komunis.
- Konfrontasi dengan Malaysia
Antara tahun 1963 – 1964 terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang bermula dari pembentukan Federasi Malaysia. Gagasan pembentukan Federasi Malaysia pertama kali dilontarkan Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman Pada 27 Mei 1961. Menurutnya, federasi yang akan dibentuk terdiri dari Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah.
Pembentukan Kabinet – Untuk Mewujudkan gagasan itu, pada bulan Oktober 1961 diadakan perundingan antara perdana menteri Malaya dan perdana menteri Inggris Harold Mc Millan
Di , inggris Dari hasil pertemuan itu , inggris menyampaikan dukungannya terhadap cita –cita pembentukan Federsi Malaysia, Hal ini disebabkan Malaya merupakan bekas wilayah jajahan inggris yang terikat dalam British Commonwealth (Persemakmuran Inggris).
Di lain pihak , rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dan kecaman dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang pembentukan federasi ini karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina mengangap Sabah secara historis merupakan milik Sultan Sulu.
Demikianlah artikel diatas dari ruangbimbel.co.id. semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih