Kabinet Sukiman – Suwiryo 27 April 1951 – 23 Februari 1952

Diposting pada

Sejarah pertama

Kabinet Sukiman – Suwiryo – Pada 27 April 1951 dibentuklah cabinet baru yang merupakan koalisi partai besar itu, yaitu : PNI dan Masyumi. Kabinet ini dipimpin oleh Dr. Sukirman Wirjosandjojo ( Masyumi ) dan Suwiryo (PNI).

Program – program terpenting dari Kabinet Sukiman – Suwiryo, yakni sebagai berikut :

  1. Menjalankan tindakan – tindakan tegas sebagai Negara hukum guna menjamin keamanan dan ketetraman.
  2. Mengusahakan kemakmuran rakyat secepat – cepatnya.
  3. Mempercepat persiapan pemilihan umum
  4. Menjalankan politik luar negeri bebes aktif dan secepatnya memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah  RI.

Kabinet Sukiman –Suwiryo – tidak berusia lama karena mendapat tantangan dari partai koalisinya sendiri, Sejak 23 Februari  1952 kabinet ini  demisioner, artinya harus mengembalikan mandate kepala presiden meskipun masih melaksanakan tugas sehari – hari sampai menunggu dilantiknya cabinet baru.

Era Kabinet Ali Sastroamidjojo  (31 Juli  1953 – 24 Juli 1955)

Setelah Mengalami krisis pemerintahan yang agak lama, pada 31 Juli 1953 secara terbentuk cabinet baru baru dengan perdana menterinya Mr. Ali Sastromidjojo. Kabinet ini didukung PNI dan NU.

Program kerja Kabinet Ali I mencakup hal – hal sebagai berikut ini :

  1. Keamanan, Pemilu, Kemakmuran, Keuangan, organisasi Negara, perburuan, dan perundang –undanga.
  2. Pengambilan Irian Barat
  3. Politik luar negeri bebas dan aktif.

Saat itu Pada masa Kabinet Ali I, gangguan keamanan dalam negeri sangat meningkat. Selain kekacauan akibat pembangkangan DI / TII di Aceh dan Sulawesi Selatan. Demikian pula gerakan  perlawanan di daerah. Meskipun menghadapi kendala yang sulit. Kabinet Ali I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Kemudian Kabinet ini dianggap dinilai memiliki prestasi besar  sebab berhasil mengangkat citra Indonesia di Dunia Internasional.

Diera Kabinet Ali I, berakhir masa tugasnya pada 24 Juli 1955. Penyebabnya ialah adanya mosi tidak percaya yang diajukan beberapa Anggota Parlemen menyangkut peristiwa 27 Juni 1955. Peristiwa terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai pergantian pucuk pimpinan dalam tubuh Angkatan Darat. Kabinet Ali I. DI anggap tidak mampu menyelesaikan pertentangan pendapat antara pemerintah dengan TNI-AD.

Era Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Sukiman – Suwiryo – Kabinet Ali I di gantikan Kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955 yang disahkan Wapres Drs. Mohammad Hatta. Kabinet ini ialah disebut sebagai koalisi beberapa partai dengan Masyumi sebagai intinya.

Program utama cabinet ini adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah serta memupuk kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap pemerintah, Program lainnya meliputi pemilu desentralisasi, mengatasi iflasi, pemberantasan koropsi, perjuangan Irian Barat dan memajukan kerja sama Asia – Afrika atas dasar politik luar negeri bebas aktif.

Hasil yang menonjol pada cabinet Burhanudin Harahap adalah kesuksesan penyelenggaraan pemilu pertama bagi Indonesia pada bulan September –Desember 1955. Selain itu Kabinet juga berhasil mengangkat kepala Staf Angkatan Darat (kasad) baru, yakni Kolonel Abdul Haris Nasution.

Kabinet Burhanuddin Harahap mengakhiri  tugas pada 3 Maret 1956. Maka dari itu Kabinet ini jatuh karena dianggap telah selesai melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu. Oleh sebab itu, Kabinet ini pun dianggap sudah tidak memiliki  dukungan lagi di parlemen.

Era Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret  1956 – 14 Maret 1957)

Kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo kembali diserahi kekuasaan menjalankan pemerintahan RI sejak 20 Maret 1956. Kabinet Ali II ialah disebut sebagai koalisi dari tiga partai besar, yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Program Kabinet Ali II mencakup berbagai hal berikut ini ialah:

  1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan lima tahun
  2. Mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan RI
  3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebasa aktif.

Jadi, Dalam menjalankan pemerintahan, Kabinet Ali II ternyata belum dapat memperbaiki keadaan ekonomi seperti yang diprogramkannya. Selanjutnya Di daerah – daerah justru timbul gerakan separatis, seperti munculnya Dewan Banteng di Sumatra Tengah, Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

Adanya usaha pemisahan diri dari Negara kesatuan RI telah melahirkan perpecahan di tubuh cabinet, yaitu antara PNI dan Msyumi . jadi, PNI menghendaki Kabinet Ali II segera menyerahkan mandatnya kepada presiden, sedangkan Masyumi menginginkan sebaliknya. Keadaan ini tentu saja sangat melemahkan kedudukan cabinet koalisi tersebut. Akibatnya , pada 14 Maret 1957 perdana Menteri Ali Sastromijoyo terpaksa menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno

Era Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Kabinet Djuanda resmi terbentuk  pada 9 April 1957. Kabinet ini harus menghadapi berbagai persoalan Negara yang berat, di antaranya pergolakan di berbagai daerah menlanjutka perjuangan pengembalian Irian Barat, Dan Keadaan ekonomi yang buruk.

Untuk mengatasi masalah masalah tersebut. Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) Program kerja yang di sebut Pancakarya.

Demikianlah artikel diatas dari ruangbimbel.co.id. semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih