Daftar Isi
Awal Mulanya Indonesia Keluar dari PBB
Indonesia Keluar Dari PBB – Pada saat ketegangan hubungan negara Indonesia – Malaysia masih berlangsung, Malaysia dicalonkan sebagai Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia jelas tidak menyetujui pencalonan itu.
Dalam isi pidato 31 Desember 1964, Presiden Soekarno menyatakan ketidak setujuannya atas pencalonan Malaysia. Pernyataan Presiden ini disertai ancaman akan keluar dari keanggotaan PBB seandainya PBB menerima Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Pada hari yang sama, Kepala Perutusan Tetap RI di PBB menyampaikan isi pidato Presiden RI kepada Sekjen PBB U Thant. Berikut isi pidato Presiden RI tersebut.
- Agar para Anggota PBB tidak mendukung masuknya Malaysia ke dalam Dewan Keamanan PBB.
- Agar anggota – anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB dari pada mendukung Malaysia ke dalam Dewan Keamanan PBB.
- Memperingatkan PBB bahwa Indonesia bersungguh sungguh akan melaksanakan niatnya.
Pada kenyataannya, Indonesia tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Satu minggu setelah keluar ancaman Indonesia, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Negara Indonesia dalam menyikapi keputusan PBB tersebut, pada rapat umum Anti pangkalan Militer Asing di Jakarta, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB sejak 7 Januari 1965.
Terjadinya Peristiwa Keluarnya Indonesia dari PBB merupakan puncak keterkucilan Indonesia dari pergaulan internasional. Kondisi politik seperti ini dimanfaatkan PKI untuk mendekatkan Indonesia dengan RRC yang belum menjadi anggota PBB. Dengan semangkin eratnya hubungan Indonesia – RRC, PKI semangkin mendapat tempat dan banayak memengaruhi pola kebijakan pemerintah RI.
Peristiwa – Peristiwa Ekonomi Indonesia
Indonesia Keluar Dari PBB – Republik Indonesia yang baru berdiri mewarisi kondisi ekonomi yang amat kacau akibat pendudukan Jepang. Pengurusan sumber kekayaan alam, romusha, perubahan dan perusakan lahan demi kepentingan perang, serta taktik bumi hangus merupakan factor –faktor yang melumpuhkan perekonomian Indonesia.
Kondisi Ekonomi Indonesia Menjelang Pengakuan Kedaulatan
Sejak awal kemerdekaan, pemerintah RI mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi untuk keluar dari masalah yang menghimpitnya. Namun menangani masalah – masalah ekonomi yang ada, tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Pada awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia dilanda inflasi yang hebat. Penyebabnya mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pemerintah RI belum biasa menyatakan bahwa uang Jepang tidak berlaku, karena belum memiliki uang sendiri sebagai penggantinya. Untuk sementara waktu, Pemerintah mengakui beredarnya tiga macam uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang Jepang.
Situasi perekonomian diperparah dengan dilakukannya blockade laut oleh belanda sejak kedatangannya kembali ke Indonesia bersama sekutu. Tujuan blockade itu jelas ingin menghancurkan RI dengan ekonomi. Dalam upaya mengatasi hal itu, pemerintah RI melalui Menteri Keuangan bapak Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan “pinjaman nasional “ yang disetujui oleh BPKNIP. Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.00 yang dibagi dalam dua tahap. Pinjaman akan dibayar selambat –lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata, kebijakan pemerintah mendapat sambutan dan dukungan yang baik dari rakyat. Buktinya pemerintah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp 500,000.000 dari uang yang disetor rakyat melalui bank tabungan pos dan pegadaian – pegadaian. Sukses yang dicapai ini merupakan suatu ukuran bagi besarnya kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah dan aparatnya.
Pada 6 Maret 1946 tiba –tiba Belanda mengumumkan pemberlakuan uang baru yang dikenal sebagai uang NICA. Pemberlakuan uang NICA dimaksudkan untuk menggati mata uang jepang yang nilainya sudah sangat menurun. Untuk menghadapi tindakan belanda itu, pemerintah mengingatkan kepada Masyarakat bahwa di wilayah RI hanya berlaku tiga mata uang sebagaimana yang telah diumumkan pada 1Oktober 1945. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yang dinamai Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Sejak saat itu dilakukanlah penukaran mata uang jepang dengan ORI. Setiap 1.000 mata uang jepang ditukar dengan Rp 1 mata uang ORI. Kebijakan pemerintah ini cukup memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia kendati belum memperbaiki keadaan seluruhnya.
Tindakan pemerintah selanjutnya adalah membentuk Bank Negara Indonesia (BNI) pada 5 juli 1946. Usaha lain agar mendatangkan keuntungan ekonomis bagi RI adalah mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC).Dalam kegiatannya, BTC berhasil mengadakan kesepakatan transaksi perdagangan dengan perusahaan swasta Amerika Serikat, Isbrantsen Inc.. Perusahaan tersebut bersedia memesan barang – barang ekspor Indonesia, seperti gula, karet, the, dan lain – lain. Sebaliknya, BTC pun memesan barang – barang dari Amerika Serikat seperti, alat transportasi. Akan tetapi ketika kapal Martin Behrmann milik perusahaan Amerika Serikat itu diseret Belanda ke Tanjung Priok dan seluruh muatannya disita.
Sejak bulan Februari 1946 pemerintah RI berusaha menanggulangi masalah ekonomi secara konseptual melalui Konferensi Ekonomi pertama. Konferensi Ekonomi kedua dilangsungkan pada 6 mei 1946. Beberapa kebijakan yang berhasil dibuat, yaitu mendirikan jawatan persediaan dan Pembagian bahan makanan (PPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya badan Urusan logistik (bolog) dan pembentukan perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
Demikianlah artikel diatas dari ruangbimbel.co.id. semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih